Pepesan Ekonomi

Ketika pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun lalu mematok 6,5 persen, banyak yang terkesima. Di tengah korupsi merajalela, manipulasi anggaran, hingga perampokan proyek pembangunan, ekonomi tetap menggeliat. Setidaknya, terdapat tiga perspektif berbeda menyikapinya.

Pertama, bagi pemerintah, ini sebuah prestasi luar biasa. Karena, sebelumnya, tingkat pertumbuhan diprediksi hanya 4,5 persen, artinya, kebijakan ekonomi yang dilakukan selama ini sudah “on the track”.

Kedua, bagi kelompok “idealis” dan anti korupsi, menatap lebih ke atas. Bahwa, seandainya korupsi bisa ditekan, anggaran diperketat, dan para “carnivora” serta “omnivora” proyek, bisa dibasmi, pertumbuhan seharusnya bertengger 7,5 hingga 8 persen.

Ketiga, para koruptor punya “logika” ekonominya sendiri. Menurut kalkulasi “otak buram” mereka, ekonomi Indonesia seharusnya hanya tumbuh di kisaran 4 hingga 4,5 persen. Tetapi, mengapa bisa menyeruak hingga 6,5 persen karena hasil sebuah “kesepakatan korupsi”.

Para “bajak” ini, memakai logika ekonomi rational choice dalam sistem insentif. Bahwa, seseorang akan bekerja keras karena ada insentif yang diperoleh, dan insentif itu “masuk akal”. Sebuah proyek korup, sejak direncanakan hingga ditender, melahirkan insentif yang bergulir dan “melenting” berkali-kali sebagai sebuah multiplier effect dan trickledown effect, sehingga banyak orang kecipratan.

Sebaliknya, ketika proyek itu “bersih” dan sangat “ketat”, motivasi menurun, karena nihil insentif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan melemah. Begitu, alur pikir, lorong gelap batok kepala para koruptor.

Mungkin saja, logika mereka menemukan kebenarannya. Tapi, di sini soalnya. Pertumbuhan ekonomi, seharusnya terbangun dalam sebuah sistem ekonomi yang riil, bukan “erzat” atau semu, kata Yosihara Kunio, dalam The Erzat Capitalism. Pertumbuhan rill, terbangun dari kekuatan supply dan demand, pada sebuah “arena” ekonomi yang terjamin aturan mainnya secara transparan. Informasi yang jelas dan benar. Bukan transaksi di lorong-lorong “kegelapan”, menelikung hukum secara serampangan. Seolah-olah bermaksud membangun kesejahteraan rakyat, tetapi, ketika “kulit pepesan” terbuka, tak lebih dari tulang dan daging busuk rente-rente ekonomi.

Maka sesungguhnya, pembangunan bukan terbangun dari sebuah kejelasan visi dan misi untuk kesejahteraan rakyat masa depan. Tetapi, penimbunan “ransum” untuk digunakan pada berbagai portofolio: hari tua, transaksi, pilkada, dan sebagainya. Akibatnya, berbagai kebijakan pembangunan, seringkali menjadi aneh-aneh. Menelikung proyek agar terlihat layat atau bahkan “memperkosa logika” dan akal sehat. Hingga, kalau perlu, menabrak hukum dan aturan.

Melek Finansial

Kata orang bijak “jangan pernah tidak memiliki uang karena tanpa uang bukan hanya teman yang akan meninggalkan kita, tetapi bayangan kita pun akan meninggalkan kita”. Ungkapan ekstrem tersebut mengajarkan kepada kita untuk belajar merencanakan keuangan. Pengetahuan keuangan harus dimiliki oleh setiap orang. Istilahnya, setiap kita harus melek finansial dan jangan sampai gagap finansial.

            Kalau anda telah berkeluarga, harusnya dipandang sama dengan sebuah perusahaan. Keuangan keluarga harus sehat, mungkin dengan mengatur proporsi pengeluaran (biasanya proporsi konsumsi, tabungan dan investasi) atau pun menggunakan rasio-rasio keuangan keluarga.

            Membicarakan tentang perencanaan keuangan, bukan hanya sekadar angka-angka. Pembenahan keuangan keluarga tidak dimulai dari seberapa banyak uang yang dapat ditabung atau di investasikan, tetapi dimulai dari perubahan cara berpikir. Kebiasaan di masa lalu dapat menjadi penentu perilaku keuangan. Kebiasaan yang sudah tertanam sejak kecil akan terbawa terus sampai seseorang dewasa. Misalnya, anak yang uang jajannya selalu habis dan selalu meminta tambahan kepada orang tuanya. Setelah dewasa, dia akan merasa gajinya selalu kurang, padahal masalahnya pada pengelolaan keuangan.

            Tidak ada angka pasti proporsi antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Jika anda berpendapatan Rp25 juta per bulan, proporsi 40:30:30 mungkin merupakan proporsi yang tepat. Rp10 juta untuk konsumsi keluarga, Rp7,5 juta ditabung, dan sisanya untuk investasi (asuransi, saham, properti, dan logam mulia). Tetapi jika pendapatan anda Rp3 juta per bulan atau kurang, hampir pasti seluruh pendapatan anda akan digunakan untuk konsumsi.

            Beberapa perhitungan rasio keuangan dapat membantu mengelola keuangan keluarga. Misalnya rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki untuk dikonversi segera menjadi kas. Rasio ini juga menunjukkan berapa bulan keluarga dapat bertahan jika tidak ada pemasukan. Hitung aset yang setara kas yang dimiliki (seperti dana tunai, tabungan dan logam mulia) lalu dibagi dengan pengeluaran bulanan. Rasio minimal yang disyaratkan adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Artinya, jika pendapatan sama dengan nol, anda masih bisa bertahan minimal 6 bulan.

            Atau rasio utang berbanding pemasukan. Total cicilan utang bulanan, idealnya tidak lebih dari 35 persen dari pendapatan keluarga. Kekayaan bersih merupakan total aset dikurangi dengan seluruh utang. Misalnya anda memiliki rumah seharga Rp600 juta dengan KPR Rp400 juta, kekayaan bersih anda adalah Rp200 juta. Idealnya, kekayaan bersih minimal 35 persen dari total aset. Jika kurang, anda akan kesulitan membayar utang.

Happynomics

 Apa ukuran kemjuan ekonomi: kesejahteraan  atau kebahagiaan? Tentu saja, itu dua hal yang beda. Kesejahteraan, kata Vilvredo Pareto, jika alokasi sumber daya, menyebabkan ekonomi masyarakat atau individu meningkat, tanpa membuat orang lain modar. Kalau, anda meroket kaya tetapi tetangga anjlok miskin, berarti, “kesejahteraan” belum optimum (pareto Optimality). Menurut Kaldor dan Hicks, jika perubahan membawa keuntungan, di sisi lain keuntungan itu, mengimbangi kerugian pada orang lain, itu sejahtera.

            Tetapi, apakah negara sejahtera, yang diukur dari tingkat PDB, pertumbuhan, kesempatan kerja, kemiskinan, berarti masyarakatnya bahagia? Belum tentu. Ukuran ekonomi seharusnya tidak hanya mengukur kesejahteraan materil tetapi juga sejauh mana masyarakat bahagia. Kerajaan Bhutan, sejak 1970, mengukur kemajuan ekonominya juga dengan Gross National Happiness, selain Gross Domestic Product.

            Happynomics, ekonomi kebahagiaan, dikembangkan oleh Richard Layard, ekonomi Inggris. Didasari temuan ahli, bahwa sarah manusia telah dapat diidentifikasi, bagian yang paling terstimuli oleh kebahagiaan. Disimpulkan, walaupun kebahagiaan seseorang semakin meningkat ketika berubah dari miskin menjadi kaya tetapi tingkat kepuasannya semakin turun, ketika semakin menjauh dari hidup papa. Artinya, berlaku hukum The Lawof Diminishing Return atas kebahagiaan, yaitu setiap tambahan “kesejahteraan” ekonomi, semakin menurunkan “nilai” kebahagiaan. Oleh Richard Easterlin, peneliti lain, gejala itu, dinamakannya siklus hedonis.

            Hedonisme, filsafat kesenangan. Ketika “kesenangan kekayaan” diraih, maka kita akan terbiasa dengan kondisi itu. Selanjutnya, kepuasan tidak lagi diukur atas “banyaknya harta kita” tetapi mengacu pada “kekayaan orang lain”. Ketika tetangga lebih “wah”, rasa puas kita akan anjlok. Dan bahagia pun berangsut menjauh.

            Sebuah lembaga independen, New Economics Foundation, telah merancang sebuah indeks kebahagiaan, yaitu Happy Planet Index. Sebuah kombinasi ukuran kepuasan hidup suatu negara, usia harapan hidup, area ekologi per kapita. Hasilnya, tahun 2006, Pacific Island of Vanuatu, negara paling bahagia, disusul, Colombia dan Kosta Rika. Yang paling “sengsara” hidupnya, masih di sekitaran Afrika: Burundi, Swaziland, Zimbabwe. Anehnya, negara kaya, seperti AS, berada di bawah rata-rata “bahagia”. Walau tidak dijelaskan, Indonesia berada berada di mana? Tetapi kalau Cuma menilik film sinetron di TV, sepertinya indonesia “paling bahagia” karena apa pun genre filmnya, dipastikan sarat dengan adegan tertawa.

            Ilmu ekonomi kebahagiaan, semakin banyak dikaji di dunia dan memengaruhi berbagai kebijakan sebuah negara. Misalnya saja, pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya akan membuat masyarakat bahagia karena akan mengurangi kecemburuan sosial. Pemberantasan korupsi dan birokrasi lancar akan meningkatkan kabahagiaan masyarakat yang berdampak pada terbangunnya kepercayaan pada pemerintah. Hingga perencanaan pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata mengukur keberhasilan dari banyaknya ruko, mal, industri tetapi masyarakatnya tidak bahagia karena macet di jalan atau hanya jadi penonton “karcis terusan” atas pementasan opera ekonomi kesejahteraan klasik.